EMPAT LAWANG– Mempercepat proses pembangunan masyarakat di pedesaan, Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA) pada tahun ini, menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk tujuh desa binaan pada tujuh kecamatan di Bumi Saling Kruani Sangi Krawati. Anggaran ini diluncurkan melalui program PDPM - EMASS (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat- Ekonomi Maju Aman Sehat dan Sejahtera).
“Program PDPM EMASS merupakan upaya meningkatkan pembangunan ditingkat desa, patut diketahui bahwa program ini merupakan yang pertama di Sumsel,” terang HBA.
Untuk di Indonesia, Empat Lawang adalah kabupaten pertama setelah Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Diungkapkan HBA, diluncurkannya program ini guna mempercepat dan memberikan otonomi penuh kepada desa dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Dijelaskan HBA, program PDPM EMASS ini sepenuhnya diserahkan kepada desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di desa yang bersangkutan dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Hal yang terpenting, guna memberikan pelatihan dan lapangan kerja bagi masayarakat setempat. Karenanya, suami Hj Suzanna Antoni ini menyarankan agar pengerjaan proyek dilaksanakan oleh penduduk desa setempat. Namun, konpensasinya tetap diberikan gaji sesuai dengan upah yang biasa diberikan kepada tukang. Ini sebagai sarana pembelajaran bagi masayarakat tentang cara-cara mengerjakan bangunan, kedepannya masyarakat bisa menjadi ahli bangunan.
PDPM ini bukan proyek kepala desa (Kades), melainkan proyek bersama milik pemerintah. Karenanya, mantan ketua DPRD Lahat ini meminta para Kades betul-betul melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Diakuinya, semenjak digulirkannya program PNPM Mandiri TAHUN 2008, banyak SMS dan surat kaleng yang masuk ke pemerintah. Intinya, meminta pemerintah menurunkan tim inspektorat guna memeriksa dugaan penyelewengan PNPM Mandiri.
HBA menambahkan, anggapan selama ini yang menyebutkan Pemerintah daerah tidak memiliki hak dalam pengawasan karena dananya dari APBN ini tidak benar. Sebab diluar anggaran dari pemerintah pusat ada dana sharring yang berasal dari APBD Empat Lawang. Dicontohkannya, tahun anggaran 2010 Alokasi PNPM Empat Lawang sebesar Rp 10,5 M. Nah, dana tersebut Rp 8,4 M bersumber dari APBN, sedangkan dana sharing dari pemerintah daerah sebesar Rp 2,1 M.
“Jadi, pemerintah daerah berhak mengawasi, bukan sepenuhnya miliki pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara, Kepala BPMD Empat Lawang, Buransyah menjelaskan, beberapa desa yang mendapatkan alokasi PDPM EMASS tahun 2010 diantaranya Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang, yaitu pembangunan jalan babat, 1,5 x 400 M sebesar Rp 75.033.700, Desa Rantau Alai Kecamatan Lintang Kanan, jenis kegiatan pembuatan Jembatan Beton 2 x 12 M, alokasi dana Rp 79.094.000, Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi, jenis kegiatan Pembuatan Pos Kamling 2x3 Sebanyak 3 unit dengan alokasi dana Rp 68.279.500, Berikutnya desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh yakni spal plat dekker 300 m, dengan alokasi dana Rp 74.386.300, selanjutnya desa Terusan Kecamatan Tebing Tinggi, pembuatan jalan Rabat Pemandian, alokasi dana Rp 63.770.500.
Ditambahkannya, Selain itu desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang pembuatan jalan Rabat Pemandian dengan dana Rp 70.110.500, terahir desa Tanjung Raya kecamatan Pendopo, pembuatan jalan Rabat spal plat dekker sebesar Rp 79.370.500. “2010 kita upayakan setiap desa menerima alokasi dana PDPM EMASS ini,” pungkas Burhansyah (02).
0 komentar